Jakarta,IntiJayaNews.com – Dugaan manipulasi dokumen Perizinan PT BSJ dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, disorot Kejaksaan Agung (Kejagung).
Perusahaan tersebut diduga tetap menambang setelah masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015.
Penyidik mendalami proses penerbitan dan peningkatan IUP PT BSJ, termasuk Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Dalam proses pengurusan izin tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, mulai studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih hampir 38 saksi, juga terhadap barang bukti baik itu dokumen seperti IUP dan segalanya, serta barang bukti alat elektronik lainnya,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa, 10 November 2026.
Selain itu, PT BSJ diduga bekerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang menyimpang dari ketentuan. Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung.
Anang menyebut penetapan tersangka saat ini baru dilakukan terhadap PT BSJ sebagai korporasi. Meski begitu, penyidik masih membuka kemungkinan menetapkan pihak lain sebagai tersangka jika ditemukan bukti yang cukup.
“Untuk saat ini korporasi barunya. Ke depan proses penyidikan tetap berlanjut, bukan tidak mungkin nanti akan pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dimintai pertanggungjawabannya,” ujar Anang.(metrotvnews/Foto:instagram)
