Jakarta,IntiJayaNews.com – Jika sistem peradilan pidana belum di Indonesia belum bersih, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bisa menjadi bumerang dan memakan korban dari kalangan rakyat sipil.
“Sebelum kita memastikan sistem criminal justice system maka menurut saya hati-hati menggunakan Undang-Undang Perampasan Aset yang memakai konsep Non-Conviction Based (NCB), unexplained wealth (kekayaan yang tak wajar), dan pembuktian terbalik terbatas,” kata Abraham Samad dalam sebuah diskusi publik di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026), dikutip dari ftnews.
Menurutnya, penerapan konsep-konsep hukum progresif tersebut di tengah sistem peradilan yang masih korup justru sangat berbahaya.
“Karena kalau Anda belum memastikan sistem peradilan pidananya bersih, lalu Anda memakai konsep NCB dan unexplained wealth, maka yang akan jadi korban adalah rakyat sipil! Itu yang sebenarnya saya takutkan,” tegasnya.
Sebagai peringatan, Samad menyinggung kasus penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong.
Ia menilai kasus tersebut bisa menjadi contoh nyata potensi kriminalisasi jika instrumen hukum tidak diterapkan dengan hati-hati.
“Semua yang berkaitan dengan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disempurnakan karena melihat sistem peradilan pidana kita korup. Kalau kita tidak hati-hati, maka yang akan terjadi kriminalisasi seperti kasus Tom Lembong,” ujarnya.
Berbagai potensi kriminalisasi tersebut, Samad mendesak agar parlemen membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk menyempurnakan draf RUU tersebut.
Ia mengingatkan bahwa konsep hukum dari luar negeri tidak bisa serta-merta diadopsi kedalam sistem hukum Indonesia.
“Tidak semua konsep yang berada di negara lain begitu kita adopsi masuk ke dalam sistem hukum kita itu cocok belum tentu. Oleh karena itu, RUU ini harus segera disempurnakan karena melihat sistem peradilan pidana kita masih korup,” pungkasnya.(Ftnews/editor: jeffrysarafil/foto:istimewa)
