Jakarta,IntiJayaNews.com — Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai rakyat semakin jenuh dengan berbagai persoalan yang muncul akibat ulah keluarga Jokowi, mulai dari polemik ijazah hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan beban utang negara.
Menurut Habib Umar, polemik mengenai ijazah Jokowi yang kemudian diikuti persoalan dokumen pendidikan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi persoalan yang menyita perhatian publik. Ia meminta persoalan tersebut dijelaskan secara transparan agar tidak terus menjadi sumber kegaduhan di republik ini.
“Saya katakan Jokowi, si ‘Raja Jawa’ ini telah bikin malu Indonesia. Selain banyak melakukan kebohongan dan masuk dalam daftar orang terkorup yang telah dipublikasikan. Rakyat juga sudah jenuh dengan persoalan ijazah Jokowi dan bahkan kini di tambah dengan masalah ijazah anaknya,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu(11/10/2026).
Menurutnya, Jokowi seharusnya tidak lagi mencampuri urusan pemerintahan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden.”Contohnya seperti presiden-presiden sebelumnya yang setelah pensiun tidak lagi cawe-cawe soal jabatan,” katanya.
“Berikan pemerintahan yang baru kebebasan agar memiliki ruang untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan negara tanpa bayang-bayang penguasa sebelumnya” jelas Habib Umar.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi berbagai kebijakan era Jokowi, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara yang hingga kini masih menjadi perhatian publik terkait pembiayaan, keberlanjutan pembangunan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan nasional harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Persoalan utang negara juga menjadi sorotan. Habib Umar mengingatkan bahwa peningkatan kewajiban pemerintah harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menghendaki agar pemerintah tidak mewariskan beban fiskal yang semakin berat kepada generasi mendatang.
Habib Umar mendesak Presiden Prabowo Subianto agar berani melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum.
“Prabowo harus bersih-bersih dan tidak membantu Jokowi dan keluarganya. Rakyat ingin melihat penegakan hukum yang tegas. Prabowo harus melakukan kesungguhan dalam mengelola negara jangan mengulur dan menghabiskan waktu,” pesan Habib Umar.
Menurutnya, ada tiga hal jika bangsa dan negara ini ingin kembali bermartabat yaitu kerja keras, jujur tidak lagi ada kebohongan dan setia terhadap NKRI. Dengan melakukan hal tersebut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan kembali.
Selain itu, keberanian pemimpin dalam menegakkan hukum secara adil, termasuk apabila persoalan tersebut menyangkut tokoh-tokoh yang pernah memiliki kekuasaan.
Selain menyoroti pemerintah, Habib Umar mengkritik sikap DPR yang dinilainya belum cukup responsif terhadap kegelisahan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya mendengar aspirasi publik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memastikan kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi.
Jika aspirasi masyarakat terus diabaikan, menurutnya, kekecewaan publik dapat berkembang menjadi kemarahan dan memicu gejolak sosial maupun politik.
Karena itu, Habib Umar meminta kepada anggota DPR tidak hanya menjalankan fungsi formal kelembagaan.” Ingat! Jangan lagi mempemalukan parlemen .Tunjukan parlemen yang berpihak pada rakyat dan bangsa Indonesia dalam pengawasan yang sungguh-sungguh,” katanya.(*)
