YLBHI Temukan 7 Persoalan Serius dalam UU Perampasan Aset

Jakarta,IntiJayaNews.com – RUU Perampasan Aset telah resmi ditetapkan DPR RI menjadi Undang-Undang, namun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menemukan persoalaan serius.

Sebelum disahkan DPR, YLBHI dalam rilis resminya, Rabu (18/11), menilai UU Perampasan Aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, dan memulihkan hasil kejahatan.

Bacaan Lainnya

Hasil telaah YLBHI atas draf RUU ini, mereka menemukan persoalan serius dalam hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, dan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.

Draf memang mencantumkan asas keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, akuntabilitas, serta mengatur non-conviction-based forfeiture (NCBF).

“Masalahnya, kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas, dan mengelola aset belum diimbangi kontrol yang sama kuatnya,” demikian YLBHI dalam rilis resminya, Rabu (18/11).

Bagi YLBHI, dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semestinya semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya.

“RUU ini tidak boleh kuat merampas aset, tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” kata YLBHI.

Berikut tujuh hal yang dikritisi YLBHI dalam RUU tersebut:

Penyalahgunaan Wewenang dan Perlindungan Pembela HAM

Bagi YLBHI, risiko penyalahgunaan bukan kekhawatiran hipotesis.

Dari pengalaman pendampingan LBH-YLBHI selama ini menunjukkan kewenangan pidana berulang kali bersinggungan dengan tindakan kriminalisasi.

Mulai kriminalisasi pada aksi protes, konflik agraria, perjuangan lingkungan, pembelaan masyarakat adat, hingga kelompok kritis.

Demikian pula, “pemblokiran rekening atau penyitaan aset dapat menjadi penghukuman sebelum putusan,” kata YLBHI.

Bagi organisasi masyarakat sipil, serikat, lembaga bantuan hukum, pembela lingkungan, atau komunitas korban, tindakan tersebut bahkan dapat melumpuhkan seluruh kegiatan.

Risiko ini makin nyata karena definisi “korporasi” mencakup yayasan, perkumpulan, koperasi, hingga perkumpulan tidak berbadan hukum.

Bagi YLBHI, harus memuat perlindungan tegas agar rezim perampasan aset tidak menjadi instrumen pembalasan hingga kriminalisasi.

Atau pembungkaman terhadap pembela HAM, jurnalis, organisasi bantuan hukum, serikat pekerja, masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil.

Hak atas Bantuan Hukum, Pembuktian, dan Kontrol Pengadilan

Pasal 30 ayat (5) melarang tersangka atau terdakwa yang melarikan diri/DPO, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, dan/atau advokatnya mengajukan keberatan.

“Ketentuan ini harus dihapus,” tegas YLBHI.

Alasannya, status DPO dapat menjadi dasar agar NCBF berjalan tanpa kehadiran seseorang.

kelembagaannya diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden.

Padahal badan ini, demikian YLBHI, dapat menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, dan mengembalikan aset, termasuk sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

“Struktur, batas kewenangan, pengangkatan pimpinan, konflik kepentingan, audit, keterbukaan, dan tanggung jawab atas aset yang rusak, hilang atau salah kelola harus diatur tegas dalam undang-undang,” tuntut YLBHI.

Hal yang sama berlaku pada badan pengawas.

Jika Presiden mengusulkan, mengangkat, memberhentikan, sekaligus menetapkan pimpinannya, independensinya patut dipertanyakan.

Karenanya, seleksi harus terbuka, melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen.

“Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan,” tandas YLBHI .

Rumusan lentur membuka ruang pasal karet

Lebih lanjut, YLBHI menemukan norma yang terlalu lentur, antara lain frasa penipuan atau penggelapan yang “berdampak pada perekonomian masyarakat luas”, tanpa ukuran mengenai cakupan masyarakat, besarnya dampak, dan cara pembuktiannya.

Istilah aset yang “diduga” sebagai aset tindak pidana juga harus disertai ambang dugaan yang objektif, kata YLBI.

Pasal 5 bahkan memungkinkan perampasan terhadap aset yang dialihkan kepada pihak lain.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pihak lain itu adalah pasangan, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman.

Bagi YLBHI, hubungan keluarga atau sosial tidak boleh dengan sendirinya menjadi dasar perampasan.

Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dan melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.

“Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya,” demikian YLBHI.

Pemulihan aset harus berorientasi pada korban dan keadilan sosial

Draf RUU ini telah membuka kemungkinan aset dikembalikan kepada korban atau digunakan untuk pemulihan masyarakat.

“Arah ini harus diperkuat. Asset recovery tidak boleh direduksi menjadi revenue recovery,” kata YLBHI.

“Dalam perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, atau korupsi pelayanan publik, terdapat korban yang kehilangan hak, ruang hidup dan sumber penghidupan.

“Hasil perampasan harus memprioritaskan restitusi korban, pemulihan masyarakat terdampak, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan hak sosial, bukan semata penerimaan negara,” tandas YLBHI.

Karena itulah, YLBHI kemudian mendesak DPR dan Pemerintah membuka draf resmi dan seluruh proses pembahasan serta menjamin partisipasi publik yang bermakna.

Bagi YLBHI, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset yang kuat.

“Namun kekuatan hukum tidak hanya diukur dari seberapa cepat negara membekukan rekening atau seberapa banyak harta dapat dirampas,” kata mereka.

Ukuran negara hukum adalah apakah negara mampu mengejar kekayaan hasil kejahatan tanpa menciptakan kesewenang-wenangan baru, demikian YLBHI.

Menurut mereka, perampasan aset harus menghentikan pelaku menikmati hasil kejahatan, bukan menjadi jalan baru untuk menghukum warga sebelum dasar perampasannya dinyatakan sah.

Ketika negara diberi kekuasaan luar biasa untuk melacak, membekukan, menyita, merampas, dan mengelola harta, demikian YLBHI, pertanyaan yang wajib dijawab bukan hanya berapa banyak aset yang berhasil dirampas.

“Tetapi siapa yang mengawasi mereka yang memegang kekuasaan itu dan siapa yang memulihkan warga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan?”

(BBCnewsIndonesia/Foto:istimewa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *