Jakarta,IntiJayaNews.com – Dalam APBN 2027, Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp240,2 triliun. Sekitar Rp232,8 triliun dialokasikan untuk untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 72,4 juta penerima manfaat pada 2027. Dengan target yang sangat besar tersebut, kebutuhan anggarannya pun ikut membengkak.
Besarnya alokasi tersebut membuat BGN menjadi salah satu kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam APBN 2027.
Jika dibandingkan dengan anggaran 2026, pagu BGN pada 2027 sebenarnya mengalami penurunan.
Pada 2026, BGN mendapatkan alokasi sekitar Rp268 triliun. Sementara pada 2027, anggarannya ditetapkan sebesar Rp240,2 triliun.
Meski turun, angka tersebut tetap sangat besar jika dibandingkan dengan alokasi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian serius terhadap program pemenuhan gizi masyarakat. MBG sendiri tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan makanan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dengan puluhan juta penerima manfaat, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok penerima yang menjadi sasaran program.
Subsidi Energi Turun
Besarnya anggaran MBG menjadi sorotan karena pada saat yang sama pemerintah dan DPR melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pos belanja lainnya.
Salah satu yang mengalami penurunan adalah subsidi energi.
Dalam APBN 2027, subsidi energi disepakati sebesar Rp261,5 triliun. Angka ini turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan usulan sebelumnya yang mencapai Rp272,94 triliun.
Pemangkasan terutama terjadi pada subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan LPG 3 kilogram.
Anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp131,39 triliun, turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp143,84 triliun.
Sementara itu, subsidi listrik tetap berada di angka sekitar Rp130,11 triliun.
Perubahan tersebut tentu menjadi perhatian karena BBM dan LPG 3 kg merupakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Mulai dari mobilitas masyarakat hingga kebutuhan memasak rumah tangga, perubahan kebijakan subsidi energi bisa memberikan dampak yang cukup luas.
Meski anggaran subsidi energi mengalami penurunan, kebijakan tersebut tidak otomatis berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi.
Artinya, pemerintah ingin memastikan subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, bukan justru kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu.
Penataan data penerima menjadi salah satu bagian penting dalam kebijakan tersebut.
Dengan data yang lebih akurat, subsidi diharapkan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran negara.
Selain subsidi energi, sejumlah kementerian juga tercatat memiliki pagu anggaran yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Kementerian Kesehatan, misalnya, dalam rancangan anggaran 2027 mendapatkan alokasi sekitar Rp102,1 triliun.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi sekitar Rp114,6 triliun dalam RAPBN 2027.
Namun, perubahan anggaran tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai bentuk pemangkasan anggaran untuk kemudian dialihkan ke program MBG.
Penyusunan APBN merupakan proses yang kompleks karena pemerintah harus membagi ruang fiskal untuk berbagai kebutuhan.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pembangunan infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan.
Dengan demikian, besarnya anggaran MBG tidak serta-merta berarti seluruh pengurangan di pos lain digunakan untuk membiayai program tersebut.(Finnews/Foto:istimewa)
