Kapolda NTT: Bupati Kupang Terancam Hukuman 12 Tahun Penjara

Jakarta,IntiJayaNews.com – Enam orang saksi telah diperiksa, kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan perempuan berinisial RWM (21), terhadap Bupati Kupang Yosef Lede.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, menyebutkan, enam orang yang telah dimintai keterangan terdiri atas pelapor, orang tua pelapor, serta sejumlah pihak yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum dan setelah dugaan kejadian.

Bacaan Lainnya

Selain itu, polisi telah memanggil EK dan LS, dua perempuan yang mengantar pelapor ke rumah jabatan Bupati Kupang.

Dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin, 16 November 2026, polisi akan memeriksa seluruh pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Setelah mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti yang diperlukan, penyidik juga berencana memeriksa Yosef Lede sebagai terlapor.

Sementara, Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief menegaskan penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional. Ia memastikan proses penegakan hukum tidak dipengaruhi status sosial maupun jabatan pihak yang terlibat.

“Kita akan menegakkan hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melihat status jabatan dan apa pun itu,” tegasnya.

Untuk mendukung proses penyidikan, Polda NTT menggunakan metode Scientific Crime Investigation dalam pengumpulan dan pengujian alat bukti. Pendekatan tersebut diterapkan agar proses penanganan perkara berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini, terlapor disangkakan melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ketentuan tersebut mengatur perbuatan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan. Pasal itu juga mencakup pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang untuk memaksa atau menyesatkan orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.(metrotvnews/Foto:istimewa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *