Waspada Politisasi APBD di Pilkada 2015
Dari kanan Agung Widadi Manager Advokasi FITRA, Geri Sumampau, Ray Rangkuti, dan Niko (foto:diana)
Jakarta, IJN.CO.ID – Pilkada serentak tahun 2015 nampaknya masih jauh dari persiapan ideal, dampak dari fenomena ada pada APBD didaeràh tersebut yang akan semakin tersandera oleh kepentingan monopoli sehingga masadepan mensejahterakan rakyat daerah tersebut jauh panggang daripada api. Acara diskusi yang diadakan di gelar pada Resto Kopi Nam Jl. AGUS Salim Menteng. Selasa (3/8).
FITRA dalam risetnya menjelaskan dalam Pilkada selalu memiliki nilai khusus yaitu mempunyai “Sumberdaya” anggaran dan birokrasi untuk memenangi persaingan untuk terpilih kembali dan mempertahankan kekuasaan.
Penyelewengan Dana Desa, ini sering celah yang kuat, terbaru. Dana desa yang cair baru baru ini, FITRA mendapatkan laporan dari masyarakat akan adanya potensi kuat penyelewenangan dana desa untuk kepentingan Pilkada khususnya petahana. Hal ini terjadi dalam level Provinsi, Kabupaten dan Desa.
Modusnya, ada desa yang belum mendapatkan dana desa dan akan segera dicairkan jika penduduk desa tersebut memilih si Petahana. Modus ini terbaru seiring dengan adanya alokasi dana desa sejak APBNP 2015.
“Menjual” APBD P 2015 dan APBD 2016. Selain itu masalah yang sangat penting adalah : momentum Pilkada serentak tidak sejalan dengan momentum penganggaran daerah. Dampaknya, pembiayaan Pilkada di daerah terbatas karena tidak bersamaan dengan pembahasan anggaran celah ini satu bentuk celqh lain.
Namun, masalah juga muncul saat Pilkada bulan Desember 2015 nanti. Pertama, momentum APBD P 2015 yang biasanya terjadi pada bulan Agustus-Oktober akan digunakan petahana merubah postur APBD yang mendukung program agar terpilih kembali dengan politik anggaran yang mengarahkan pemilih. Hal ini biasanya terjadi dimana, program program populis akan semakin banyak dibandingkan dengan program prioritas daerah.
Kedua, dengan momentum RAPBD 2016, petahana dan calon calon yang lain biasanya sudah membuat deal-deal politik dengan pengusaha-pengusaha dimana sumbangan berupa dana kampanye akan dikembalikan dengan alokasi anggaran proyek infrastruktur si pengusaha.
Sehingga, dari masalah masalah tersebut, FITRA menilai potensi politisasi APBD dalam Pilkada serentak 2015 akan sangat marak. Untuk itu, dalam masa kampanye Pilkada serentak ini, setelah penetapan calon, FITRA akan melakukan update riset lagi sekaligus pengawasan dan investigasi terhadap petahana-petahana yang berpotensi menyalahgunakan APBD untuk kepentingan agar terpilih kembali. Hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan politik anggaran untuk rakyat dan agar Pilkada berjalan dengan adil dan setara.
Diana
