(foto:fie)

JAKARTA, IJN.CO.ID – Dalam Seminar Publik ‘Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo’ di Universitas Paramadina, Rabu (21/10/2015), para pakar menilai terdapat banyak di antara kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK hanya didasari oleh opini publik. Oleh karena banyaknya tekanan, pengambil kebijakan cenderung melahirkan keputusan yang responsif dan reaksioner demi menjaga popularitas, tanpa basis bukti yang kuat.

Jejaring think tank Indonesia, Policy Research Network (PRN), mengajak seluruhstakeholder kebijakan menyelami kinerja Jokowi-JK selama satu tahun dari berbagai sektor melalui aspek bukti.

Sejumlah narasumber dari lembaga riset anggota PRN, yang diantaranya Center for Strategic and international Studies (CSIS),  The Indonesia Institute, Institute for Research and Empowerment (IRE), serta Komite Pemantauan  Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memaparkan 3 tajuk yakni; ekonomi dan keuangan; politik, hukum dan ham; serta pembangunan manusia dan lingkungan.

“PRN ingin mengajak para stakeholder kebijakan publik untuk berpegang pada bukti dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun tahap monitoring implementasi kebijakan yang diambil,” kata Muhammad Ikhsan, Sekretaris Eksekutif PRN.

Target optimis pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III, yakni sekitar 6-7 % masih sangat berat dicapai. Hal ini mengacu pada kondisi perekonomian nasional saat ini dengan pertumbuhan di atas 5% yang juga masih sulit untuk direalisasikan.

Bahkan berbagai program kesejahteraan tampak begitu banyak digulirkan untuk menunjang visi bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan, mulai dari jaminan kesehatan nasional, pendidikan hingga kurikulum 2015.

Namun sayangnya program tersebut masih mengalami kendala baik mulai dari fasilitas yang belum menunjang pelaksanaannya hingga pertarungan kepentingan antarstakeholder.(fidel)