Ribuan Buruh Teriaki Jokowi-JK Rezim Pasar Bebas
Memperingati Hari Buruh Internasional ribuan buruh memadai Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Jumat (1/5/2015) bergerak menuju Istana Merdeka, untuk menyampaikan berbagai tuntutan kesejahteraan buruh ke depan.
Berbagai serikat buruh berkumpul seperti KSPI AGN, FSPMI, SPSI, dan lain-lainnya. Sedikit demi sedikit para buruh berjalan Bundaran HI melewati Jalan MH. Thamrin di mulai pukul 09.52 WIB.
Mereka menuntut seperti dipampangkan dengan papan bertuliskan “Tolak Kenaikan dan Liberalisasi BBM dan Gas, “Tolak Kenaikan Upah Per 2 Tahun, Apalagi 5 Tahun”, “Perbaiki BPJS Kesehatan”, “Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsorcing,” dan lainnya.
Salah satu orator bahkan menyuarakan pemerintahan Jokowi-JK adalah rezim pasar bebas yang menjual kekayaan alam kepada investor asing dan membiarkan upah murah.”Jika saya teriak Jokowi-JK, jawabnya rezim pasar bebas,” intruksi orator tersebut kepada para buruh.”Jokowi-JK,” ucap orator.”Rezim pasar bebas,” jawab para buruh dengan suara lantang.
Sedangkan para buruh di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menuding Bupati Kediri telah berpihak pada pemilik modal. Buruh yang berunjuk rasa bersama petani dan mahasiswa itu juga menumpahkan kekesalan serupa kepada Presiden Joko Widodo.”Ayo keluar Bupati Haryanti. Jangan berlindung di balik ketiak pengusaha, ” teriak pengunjuk rasa, Kamis (30/4/2015).
Aksi massa dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Mei (May Day). Massa yang berjumlah ratusan orang menyatroni Kantor Bupati Kediri.
Massa yang terdiri dari Serikat Buruh Tingkat Kerja (SBTK) PT Koreana Se- Indonesia, Relawan Kesehatan Indonesia, Front Mahasiswa Revolusioner, Serikat Tani Tunggul Wulung, Serikat Mahasiswa Indonesia, Dewan Kesehatan Rakyat, dan komunitas Menuju Kediri Lebih Baik, menamakan diri “Kediri Bergerak”.
Dalam orasinya buruh menyatakan menyesal memilih Joko Widodo sebagai presiden. Sebab Jokowi dinilai tidak mampu memperjuangkan nasib buruh, dan malah justru memihak kepentingan pengusaha. “Pemerintah sekarang lebih memihak kelompok pemilik kapital daripada buruh, “paparnya.
Untuk di Kediri, buruh menuntut penyelesaian konflik pekerja perusahaan benih ekspor PT Koreana Seed Indonesia terkait kenaikan upah kerja. Buruh menolak kenaikan upah lima tahun sekali. Sebab tidak relevan dengan kenaikan harga bahan pokok. Buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak. “Dan hendaknya pengadilan hubungan industrial dibubarkan saja. Karena hanya memihak pemilik modal saja, “tegas Mujiatun.
Sayangnya Bupati Haryanti tidak menggubris segala orasi dan tuntutan buruh. Kepala daerah yang dipastikan maju lagi dalam Pilihan Bupati Desember 2015 itu memilih tidak menampakkan diri.(*/jef)
