(foto:Ist)

JAKARTA.IJN.CO.ID – Revolusi Mental yang diterapkan Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya di Kabinet Kerja masih belum bisa menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia.Pasalnya,kementerian seperti Menteri Tenaga Kerja (Menaker) masih belum melaksanakan dengan sepenuh hati,saat ini dugaan banyak kegiatan yang tidak transparan dalam pelaksanaan setiap event (acara) di Kementerian yang dipimpin oleh Hanif Dhakiri ini.

Seperti event yang beberapa hari yang lalu dalam Penghargaan Zero Accident dan Seritifikat Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berlangsung di Hotel Bidakara,Jakarta.

Acara tersebut,dibuat sedemikian besar dan diliput oleh media nasional maupun daerah.Namun demikian,sangat disayangkan karena dana diatas satu milyar yang dipakai dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam acara besar tersebut,masih belum jelas pengalokasiannya.

Hal ini diperkuat oleh salah satu peserta dari daerah dalam acara itu (Yang tidak ingin disebutkan namanya).Menurutnya,masih ada pengutipan dari peserta undangan dari 550 perusahaan se-Indonesia.Lalu yang menjadi pertanyaan,Apakah dana satu milyar tersebut,belum cukup untuk acara sebesar itu.Dan siapakah yang bermain,apakah Kemenaker tidak mengetahui hal tersebut.

Tersirat dalam benak,sepertinya penghargaan di acara besar itu menjadi ajang mencari uang masuk untuk oknum-oknum tertentu dalam jajaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker),siapa-siapa saja yang menjadi panitia acara tersebut. Apakah kedua Event Organizer (EO) dengan dua perusahaan yang berbeda yang menjadi pelaksana,hal ini jelas perlu dipertanyakan penggunaan dana dan darimana sumber dana tersebut.

“Kuat dugaan semua ini,sudah diatur secara rapi dan sistematis,” kata salah satu peserta itu.

Selanjutnya,didalam upaya membudayakan dan meningkatkan kepedulian masyarakat,pengusaha serta pekerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia.Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) yang sedang berjalan,namun saat ini disayangkan keseriusan Menaker tidak ada upaya transparansi dalam pembelian sarana dan prasarana K3 untuk nelayan di Indonesia.

Kemudian jumlah dana yang mencapai Rp150 milyar disalahgunakan oleh jajaran di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3, Kementeria Tenaga Kerja.

Untuk diketahui,pada saat Dirjen diangkat staff Menteri Tenaga Kerja di era Muhaimin Iskandar ini sudah sempat tercium,namun sangat disayangkan pada saat ini,Menteri Tenaga Kerja,Hanif Dhakiri mengangkat (staff) tersebut kembali menjadi Dirjen.Tujuannya jelas,untuk menutupi kasus yang sudah tercium.

Oleh karena itu,perihal tersebut seyoganya ditembuskan sampai ke KPK dan Presiden,agar jangan ada yang merusak Revolusi Mental yang digaungkan Presiden Jokowi.(monang)