Published On: Sel, Jun 23rd, 2015

Raskin Tak Layak Dikonsumsi Mencapai 400 Ribu Ton

Share This
Tags

image

JAKARTA, IJN.CO.ID – Pemerintah bersama Perum Bulog akan melakukan langkah untuk memastikan beras bagi rumah tangga miskin (Raskin) berkualitas layak konsumsi, yang saat ini diperkirakan mencapai 400 ribu ton.

“Jadi, yang disampaikan oleh Dirut Perum Bulog kemungkinan ada beras yang kurang layak konsumsi itu masih sekitar 400 ribu ton,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/6/2015).

Ia menambahkan, saat ini Bulog akan melakukan penyisiran. Bila pola manajemen keluar masuk beras di gudang Bulog menerapkan sistem “first in first out”, maka beras yang tak layak konsumsi karena waktu penyimpanannya lama seharusnya tidak terjadi.

“Kalau sudah Presiden memberikan arahan itu, saya rasa kita semua melakukan monitoring, evaluasi, untuk menghindarkan kemungkinan beras tidak layak konsumsi terdistribusi ke masyarakat begitu,” katanya.

Mensos mengatakan dalam rapat terbatas yang membahas penyaluran beras raskin di Kantor Presiden, Senin yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dibahas tak hanya mengenai kualitas beras namun juga waktu pendistribusian.

“Jadi Raskin itu akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan waktu distribusinya,” katanya.

Ia mengakui, seringkali daerah-daerah dengan kesulitan geografis tertentu bisa tiga bulan sekali didistribusikan, karena ongkos angkutnya. Maka diharapkan ada sharing, budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumah tangga sasaran manfaat itu bisa terjaga.

Mensos juga mengatakan, dalam manajemen beras raskin pola pengukuran sasaran akan diubah tak lagi berbasis pada rumah tangga, namun pada keluarga.

“Sekarang verivali (verifikasi dan validasi) yang sekarang jalan. Kemarin itu BPLS 2011 kan pendekatannya rumah tangga, itu ada 15,5 juta. Tapi verivali pada pendekatan keluarga itu ada 18,6 juta. Ini yang sekarang kita susun kalau 18,3 juta itu harus dapat KKS, 18,3 juta itu harus dapat Raskin maka berimplikasi pada APBN 2016,” paparnya.

Khofifah menambahkan,”ketepatan sasaran ini kita sedang verivali, verifikasi dan validasi data. Data terakhir kita memang tahun 2011.(fidel)