Jakarta,IntiJayaNews.com – Podcast Bambang Widjojanto bersama Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, mengungkap pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terserap habis.
Dijelaskan, selama tiga tahun pertama, pengelolaan proyek IKN sepenuhnya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Total anggaran IKN saat ini sudah mencapai sekitar Rp122 hingga Rp125 triliun,” ujar Sulfikar. Dari jumlah itu, Rp122 triliun bersumber dari APBN, padahal porsi yang direncanakan pemerintah hanya sekitar 20 persen dari total kebutuhan Rp466 triliun atau sekitar Rp90 triliun.
“Duit APBN itu sudah habis, sementara pembangunannya masih berlanjut. Pekerjaan kemudian dilanjutkan lewat BUMN,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah memilih skema KPBU untuk melibatkan pihak swasta dalam pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seiring keterbatasan anggaran negara.
“KPBU ini dimaksudkan agar ada partisipasi swasta. Salah satu contoh adalah proyek hotel yang dibangun konsorsium Aguan,” tutur Sulfikar.
Otorita IKN sendiri telah mengumumkan tiga skema pembiayaan untuk pembangunan tahap II yang dimulai pada akhir 2025.
Pemerintah akan menggelontorkan Rp48,8 triliun dari APBN untuk periode 2025–2028.
Sementara nilai investasi KPBU mencapai Rp158,72 triliun, dan investasi swasta murni diperkirakan sebesar Rp66,3 triliun.
Pembangunan tahap II IKN difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif dengan target penyelesaian selama 25 bulan ke depan.(Borneo Globe)
