Jakarta, IJN.CO.ID –  Aksi Damai Pemuda Indonesia Solid untuk KPK (Pisau-KPK) dengan Kordinator aksi Kevin dilakukan di gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan (22/1/2016) , diikuti oleh 250 orang dengan aksi Teatrikal penyerahan Boneka babi bertopeng Surya Paloh dan HM Prasetyo.

Hal itu menyikapi kasus pemufakatan jahat antara Surya Paloh,HM Prasetyo dan Gatot Pujo Nugroho terkait ‘Papa Minta Jatah SKPD Sumut’.”Sebagai Pemuda yang peduli akan Hukum , telah

menyatukan Komitmen bahwa Hukum harus dijadikan Panglima, sehingga kesadaran kami akan hal tersebut kami tindaklanjuti aksi turun ke jalan memberi dukungan kepada KPK,” jelas Kevin.

Kevin selaku  Kordinator aksi mengatakan,  “Pemufakatan Jahat antara Surya Paloh, HM Prasetyo dan Pujo Nugroho (mantan gubernur Sumut) terkait kasus Bansos Sumut dan Papa Minta Jatah SKPD Sumut,” ujarnya.

Negara ini adalah Negara hukum, maka sudah barang tentu hukum harus dijunjung setinggi-tingginya. Namun masih tak lepas dari ingatan kita bahwa masih banyak kecacatan hukum di negara ini. Yang paling menyita publik saat ini adalah maraknya kasus korupsi baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Saat ini korupsi yang menyeret para petinggi negera ini adalah salah satunya carut marut Korupsi SKPD di daerah Sumatera Utara. Keterlibatan Surya Paloh dan Jaksa Agung Prasetyo sudah tercium dari keterangan tersangka kasus suap dana Bansos Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Dalam keterangan Gubernur Sumatera Utara nonaktif ini, ia tak membantah ada permintaan dari Surya Paloh kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut untuk menyelesaikan kasus Bansos di Kejagung.

Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh, Rusli Paloh tentang penempatan pejabat Eselon di Pemprov Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di Kejagung.

Prasetyo sebagai pimpinan dari lembaga hukum yang memproses kasus ini, juga dituntut untuk dilakukan pemanggilan.Kerugian negara dalam korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur non aktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mencapai Rp 2,1 miliar. Untuk perhitungan sementara, kerugian negaranya mencapai Rp 2,1 miliar. Ini bisa bertambah lagi, munculnya kerugian negara setelah BPK RI melakukan audit.

Padahal kalau diakumulasi uang untuk pembangunan segala sektor di sumatera utara bersumber dari bansos, bdb, dbh dan bos mencapai trilyunan rupiah. Tipis kemungkinan uang masyarakat sumut di APBD tersebut dikorup cuma Rp 2 milyar, seharusnya lebih dari 2 milyar. Surya Paloh diduga sebagai otak dari inisiasi pertemuan eks gubernur sumatera utara, dan istrinya juga Patrice Rio Capella di DPP Partai Nasdem, beberapa waktu lalu.

Surya Paloh diduga kuat otak dibalik upaya penyuapan hakim dipengadilan tinggi sumut bahkan perihal keterangan yang diberikan saksi dipersidangan tindak pidana korupsi atau tipikor yang mengatakan bahwa ada sejumlah uang yang disiapkan untuk menyuap jaksa agungMangkirnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk bersaksi dipersidangan tipikor terkait kasus Bansos Sumut menuai kecurigaan.
Dugaan bahwa Surya Paloh terlibat dalam kasus yang sudah menjerat mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capela ini tentang keterlibatan Surya Paloh dan jaksa agung Prasetio sudah tercium dari keterangan tersangka Bansos Sumut Gatot Pujo Nugroho, ia tidak membantah adanya permintaan dari Surya Paloh kepada pihak satuan kerja perangkat daerah Sumut untuk menyelesaikan kasus bansos di kejagung.
Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh yaitu Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon dipemprof Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di kejagung.

Jokowi harus membuat kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Sumatera Utara (Sumut) sebagai alasan membersihkan pemerintahannya maupun koalisinya dari indikasi kuat pemufakatan jahat yang diduga dilakukan elite Nasdem.

Agar tidak menjadi beban di masa datang, Jokowi harus mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo dari kabinetnya sekaligus menggusur Partai Nasdem dari koalisi pemerintahannya. akan berbahaya untuk Jokowi jika tidak mencopot Prasetyo. Budyatna menilai, Jokowi bisa saja terseret dalam masalah tersebut. Pasalnya indikasi adanya pemufakatan jahat sangat kuat

Dari Fakta fakta diatas , kami dari Pemuda Indonesia Solid untuk KPK (Pisau-KPK) menuntut:

1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memberikan
Dukungan kepada KPK untuk berani mengambil alih serta menyelesaikan Kasus Papa Minta Jatah SKPD Sumut,
2. Menghimbau kepada seluruh element masyarakat,Pemuda dan Mahasiswa agar memberi dukungan kepada Presiden RI Jokowi utk berani Mencopot Jabatan KPK RI jika tidak berani mengambil alih kasus Papa Minta Jatah SKPD dan Bansos Sumut,
3. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk berani Mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung RI  yang terlibat dalam Kasus Bansos Sumut & Papa Minta Jatah SKPD Sumut.

(Diana)