Wali Kota Jakarta Barat memberikan keterangan pers (foto:johan)

JAKARTA,IJN.CO.ID – Untuk melihat kelengkapan kepemilikan surat keimigrasian orang asing, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat bersama Kantor Imigrasi Kelas I Imigrasi Soekarno – Hatta (Soeta) menggelar operasi pengawasan terhadap orang asing, Kamis (10/9).

Kegiatan operasi ini dimulai dengan apel bersama di halaman Kantor Imigrasi Kelas I Soeta. Apel dipimpin Walikota Jakarta Barat, Anas Efendi dihadiri pimpinan dari sejumlah instansi terkait terdiri dari petugas imigrasi, Polri, TNI, Kejaksaan dan lainnya. Rencananya, operasi ini digelar hingga Jumat (11/9).

Anas Efendi mengatakan, berdasarkan data kependudukan tercatat sebanyak 2.200 Warga Negara Asing (WNA) tinggal di Jakarta Barat. Sekitar 700 WNA telah mendaftar ulang dan sisanya belum datang untuk pendafaran kembali..Di luar itu, juga masih ada yang belum tercatat di Dinas Kependudukan DKI Jakarta.

“Jadi, tidak menutup kemungkinan, masih ada orang asing yang belum terdata, sehingga kami mengadakan operasi bersama,” kata Anas Efendi saat jumpa pers di Rumah Makan Dapur Kuring, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (10/9).

Ia mengungkapkan, WNA yang tinggal sementara di Jakarta Barat terdiri dari pekerja, pelajar / mahasiswa dan wisatawan. “Tapi, sebagian besar WNA yang tinggal disini adalah pekerja di pabrik atau perusahaan. Mereka tinggal di apartemen maupun hotel,” ungkap Anas Efendy..

Selanjutnya Anas menegaskan, seluruh WNA yang tinggal sementara di Ibukota wajib tercatat baik didalam dokumen keimigrasian maupun dalam kependudukan. “Tidak ada lagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian. Kalau tidak lengkap, pasti akan dideportasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, penanganan keberadaan WNA di Ibukota dilakukan secara terpadu melibatkan instansi terkait. Operasi kali ini dikoordinir oleh Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta.
.
Jadi, bila ada WNA yang terjaring operasi ternyata positif memakai narkoba akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Begitu pula jika ditemukan pelanggaran izin bekerja maupun domisili akan ditangani oleh instansi terkait,” tambahnya. (johan)