Pemerintah Jokowi – JK Lebih Berpihak Industri Rokok Dibanding Kepentingan Publik
Jakarta, IJN.CO.ID — Ditengah semakin maraknya ancaman bahaya zat adiktif yang mencakup narkoba, tembakau dan alkohol, yang telah semakin memakan korban generasi muda dan anak bangsa, pemerintah jokowi – jk lebih berpihak kepada industri rokok dari pada kepada kepentingan publlik. Dari mulai revisi peta jalan industri hasil tembakau kementerian perindustrian, rancangan UU pertembakauan hingga peningkatan investasi Philip Morris Ke Indonesia tidak mempertimbangkan efeknya terhadap pembangunan bangsa. Diskusi yang digelar dengan Tema ” Pemerintah Jokowi – JK dibawah Kuasa Industri Rokok” dilaksanakan di Bakoel Kaffe Cikini Menteng Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Diskusi yang diikuti oleh Masing-masing Narasumber yaitu, Sudibyo Markus dari Indonesian Institute For Social Development (IISD), Rafendi Djamin dari HRWG, Deni Wahyudi Kurniawan dari MPKU PP Muhammadiyah, Ifdhal Kasim sebagai Koordinator Koalisi, Hery Chairiansyah dari Raya Indonesia.
Ifdhal Kasim selaku Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pngendalian Tembakau, mengatakan, “Pemerintah Jokowi – JK menafikan realitas nasional bahwa peningkatan produktifitas yang dipicu oleh industri adalah semu. Karena peningkatan konsumsi rokok sebagai geteway drugs yang memicu konsumsi alkohol dan narkoba memberikan dampak produktifitas yang negatif di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.” ujarnya.
“Padahal sudah ditegaskan dalam Rencara Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang termaktub dalam UU no 17 tentang Rencara Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di point IV.1.2 angka 4 tentang Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing menegaskan, bahwa Pembangunan Nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.”tambahnya.
Hery Chairiansyah dari Raya Indonesia mengatakan,” Jokowi-JK tak perduli ekonomi rakyat terpuruk. Mereka ngomong apa saja berbusa busa. Dibawah rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dan JK, ekonomi Indonesia ambruk. Sekarang sangat jelas melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. dan Raport Merah untuk Pemerintahan Jokowi – JK dalam bidang kesehatan rokok dan tembakau.”ujarnya.
dr. Sudibyo Markus dari Indonesian Institute For Social Development (IISD) berkata,”Pemerintah dan pihak industri rokok tahu bahwa Cina dan India, dua negara terbesar produsen tembakau telah menandatangani FCTC. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum menandatangani FCTC,” tuturnya.
“Kami merekomendasikan pemerintah agar segera mengaksesi FCTC sehingga menjadi sejajar dengan negara beradab lainnya dalam meklindungi warganya dari paparan asap rokok dan sangat membuat buruk kehidupan masyarakat,” pungkasnya.