Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara penutupan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi XIII Tahun 2018, bertempat di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, memjelaskan  bahwa istri prajurit sebagai individu dan warga negara boleh ikut dalam politik praktis dengan catatan tidak menggunakan fasilitas dinas dan organisasi. “Jangan sampai ada fasilitas, sarana dan prasarana dinas maupun organisasi yang digunakan untuk kegiatan politik praktis dan jangan ada atribut-atribut partai dan kontestan menempel di kompleks-kompleks perumahan dinas,” katanya.

Ketum Dharma Pertiwi menyampaikan bahwa anggota Dharma Pertiwi yang mempunyai hak politik agar mempergunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.  “Kepada para anggota gunakanlah hati nurani dan akal pikiran yang sehat dalam menggunakan hak pilih tersebut, pilihlah calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi untuk memajukan pembangunan nasional,” tutupnya.(PuspenTNI/fidel)