MPM : Gelar Aksi Damai ke Istana Negara Tuntut Tuntas “Papah Minta Saham SKPD Sumut”
(foto:IJN/diana)
Jakarta, IJN.CO.ID – Presiden diminta harus berani dan tegas menyikapi kasus “Papa minta SKPD Sumut”. Gerakan Masyarakat dan Pemuda (MPM Istana) mendatangi Istana Presiden Jakarta. Memengadakan aksi unjuk rasa damai untuk menyikapi kasus tersebut. Selasa (12/01/2016).
Ismail sebagai Kordinator Aksi Ismail. Dalam Aksinya mengatakan, “Negara ini di bentuk dari jajaran pulau yang selalu menginginkan ketentraman dalam bentuk Hukum yang berdiri sebagai tonggak dari dasar yang menjaga ketentraman itu sendiri. Jika yang katanya Negara ini adalah Negara hukum, maka sudah barang tentu hukum harus dijunjung setinggi-tingginya. Namun masih tak lepas dari ingatan kita bahwa masih banyak kecacatan hukum di Negara ini. Yang paling menyita public saat ini adalah maraknya kasus korupsi baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah.” ujarnya.
“Saat ini korupsi yang menyeret para petinggi negera ini adalah salah satunya carut marut Korupsi SKPD di daerah Sumatera Utara. Keterlibatan Surya Paloh dan Jaksa Agung Prasetyo sudah tercium dari keterangan tersangka kasus suap dana Bansos Sumut Gatot Pujo Nugroho. Dalam keterangan Gubernur Sumatera Utara nonaktif ini, ia tak membantah ada permintaan dari Surya Paloh kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut untuk menyelesaikan kasus Bansos di Kejagung. Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh, Rusli Paloh tentang penempatan pejabat Eselon di Pemprov Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di Kejagung.” ucapnya.
Ditambahkan dalam pertemuan,”Lebih lanjut lagi, Prasetyo sebagai pimpinan dari lembaga hukum yang memproses kasus ini, juga dituntut untuk dilakukan pemanggilan. Kerugian negara dalam korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur non aktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mencapai Rp 2,1 miliar. Untuk perhitungan sementara, kerugian negaranya mencapai Rp 2,1 miliar. Ini bisa bertambah lagi, munculnya keruhian negara setelah BPK RI melakukan audit.
Padahal kalau diakumulasi uang untuk pembangunan segala sektor di sumatera utara bersumber dari bansos, bdb, dbh dan bos mencapai trilyunan rupiah. Tipis kemungkinan uang masyarakat sumut di apbd tersebut dikorup cuma 2 milyar seharusnya lebih dari 2 milyar. “tambahnya.
“Surya Paloh diduga sebagai otak dari inisiasi pertemuan eks gubernur Sumatera Utara, dan istrinya juga Patrice Rio Capella di DPP Partai NASDEM beberapa waktu lalu. Tujuan dari pertemuan tersebut tidak lain adalah untuk memerintahkan kepada hm prasetio sebagai ketua kejagung untuk memberhentikan semua kasus yang bersinggungan di Sumatera Utara, yang ditangani Kejagung. Surya Paloh diduga kuat otak dibalik upaya penyuapan hakim dipengadilan tinggi sumut bahkan perihal keterangan yang diberikan saksi dipersidangan tindak pidana korupsi atau tipikor yang mengatakan bahwa ada sejumlah uang yang disiapkan untuk menyuap jaksa agungMangkirnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk bersaksi dipersidangan tipikor terkait kasus Bansos Sumut menuai kecurigaan.”tutupnya.
Dugaan bahwa Surya Paloh terlibat dalam kasus yang sudah menjerat mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capela ini tentang keterlibatan Surya Paloh dan jaksa agung Prasetio sudah tercium dari keterangan tersangka Bansos Sumut Gatot Pujo Nugroho, ia tidak membantah adanya permintaan dari Surya Paloh kepada pihak satuan kerja perangkat daerah Sumut untuk menyelesaikan kasus bansos di kejagung. Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh yaitu Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon dipemprof Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di kejagung.
Prasetio sebagai pimpinan dari lembaga hukum yang memproses kasus ini juga dituntut untuk dilakukan pemanggilan dari fakta-fakta diatas, Kami dari gerakan masyarakat peduli bansos sumut menuntut:
1. Menuntut Presiden untuk mencopot jabatan prasetio sebagai jaksa agung dikarenakan terindikasi terlibat kasus bansos sumut.
2. Memberikan dukungan moril kepada ketua KPK RI Agus Raharjo untuk dapat menyelesaikan kasus bansos sumut yang melibatkan Sura Paloh Ketua Umum Partai Nasdem .
3. Memberikan dukungan moril kepada ketua KPK agar dapat mengambil alih kasus bansos sumut dan kasus papah minta jatah SKPD Sumut.
4.Aparat penegak hukum jangan tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus “Papah Minta SKPD Sumut”
(Diana).
