Jakarta,IntiJayaNews.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghitung total kerugian akibat demo mencapai hampir Rp 900 miliar di berbagai daerah di Indonesia.
“Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp 900 miliar,” ucap Dody melansir Antara di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Adapun perkiraan kerugian kerusakan infrastruktur mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia, termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lain-lain.
Kerugian terbanyak imbas aksi unjuk rasa diperkirakan di wilayah Jawa Timur. Prediksi kerugian demo ini dengan melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Grahadi yang merupakan cagar budaya, Kantor DPRD Kota Kediri, dan lain-lain.
Selain Jawa Timur, Dody juga menyoroti kerusakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, terkait pembakaran Kantor DPRD Makassar pada Jumat, (29/8/2025) hingga Sabtu, (30/8/2025) dini hari. “Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar,” tutur Dody.
Sebagai respons atas kerugian tersebut, Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa.
Penyiapan anggaran tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijamin tidak akan mengganggu program-program strategis presiden lainnya.
“Kami menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kami, pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami. Arahannya Pak Presiden (Prabowo Subianto), ini kondisi tanggap darurat bagi PU,” kata Dody.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan data rekapitulasi kerugian sementara akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 hingga 28 Agustus 2025.
Aksi unjuk rasa tersebut awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi gaji DPR, hingga penolakan RKUHAP.
Namun, eskalasi meningkat setelah insiden tragis seorang driver ojek online terlindas kendaraan Barakuda kepolisian, yang memicu gelombang kemarahan di berbagai daerah.
Tito menyampaikan, berdasarkan catatan pemerintah, aksi terjadi di 107 titik pada 32 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian berlangsung damai, namun banyak pula yang berujung kerusuhan dengan pengrusakan dan pembakaran.
“Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir ada kerusuhan dalam bentuk pengrusakan dan pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kerugian terbesar. Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian Rp 3,3 miliar untuk MRT, Rp 41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
Selanjutnya, di Kota Makassar Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka.
Selanjutnya di Surakarta, Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Di Surabaya, Gedung Grahadi dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat atau terbakar.(Liputan6)
