Published On: Sel, Jun 30th, 2015

Mengukur Kesiapan Pilkada Serentak 2015

Share This
Tags

image

Jakarta,IJN.CO.ID- Pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia menurut penilaian masyarakat internasional. Penilaian ini didasarkan pada penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu 2004 dan 2009 Penyelenggaraan pemilu legislatif pada Pemilu 2009, bertambah kompleks, akibat peserta pemilu bertambah dan formula calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Pembahasan Pilkada serempak ini dibahas dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Mercu Buana dan narasumbernya di Hotel Sofyan Betawi Menteng Jakarta Pusat, Senin (29/6).

Anggaran pilkada terbesar dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara utama pilkada. Anggaran KPUD terbagi dalam 2 kategori yakni, belanja honorarium, dan barang jasa. Ada ketidakefisiensinan dalam pemberian honor penyelenggaraan yang dipengaruhi oleh jumlah pemilih per-TPS (Tempat Pemilihan Suara) dan jumlah Kelompok Ketja (Pokja) yang dibentuk . Unit biaya penyelenggara dipengaruhi oleh jumalah penyelenggara pada tingkat KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) dan standar honor yang digunakan. Selain itu, jumlah anggaran belanja barang piljada yang dialokasikan untuk biaya administrasi cukup besar.

“Oleh karena itu, penyelenggara pilkada secara serentak dapat menjadi suatu pilihan alternatif untuk egisiensi anggaran penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah, menimbulkan coattail effect, dimana kemenangan calon presiden atau kepala daerah akan diikuti oleh kemenangan partai pendukung di DPR ayau DPRD. Dan ini pula yang mendorong terjadinya blojing politic, disatu pihak.” Ucap protokol dalam pembuka acara.

Ferry Kurnia selaku Komisionaer KPU mengatakan,”Dalam kontek pilkada serentak dimana mekanisme yang didesainlah yang harus dikawal oleh seluruh steakholder sejak awal pemutahiran data dilaksanakan agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi.” Ujarnya.

“Dalam soal pencalonan ini juga harus dikawal, bahwa para calon peserta pilkada tersebut harus dikenal masyarakat dimana dinamika proses pencalonan akan berjalan dengan baik melalui kampanye yang diselenggarakan calon kepala daerah tersebut agar publik mengerti karena transfaransi dapat berjalan dengan baik .” Ferry menambahkan dalam diskusi tersebut. (Diana)