Published On: Rab, Sep 2nd, 2015

Lounching dan Diskusi Indeks Kerawanan Pilkada Serentak

Share This
Tags
Syamsuddin Haris (LIPI). Gun Gun Haryanto (Dosen UIN). Toto Sugianto (Dosen Paramadina). Rusli Hafid. AKBP Novanto Bagian Pemetaan Pilkada (foto:diana)

Syamsuddin Haris (LIPI). Gun Gun Haryanto (Dosen UIN). Toto Sugianto (Dosen Paramadina). Rusli Hafid. AKBP Novanto Bagian Pemetaan Pilkada (foto:diana)

Jakarta, IJN.CO.ID – Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah jawaban dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya kecurangan maupun pola electorial melpractice lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Terkait dengan masalah diatas Bawaslu menggelar Louncing dan diskusi indeks kerawanan pemilu (IKP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota Wakil Walikota Serentak Tahun 2015, dilaksanakan di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk Jakarta. Selasa (1/9).

Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI mengatakan bahwa,” Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, memiliki potensi terjadinya penggaran disetiap daerah. Potensi pelanggaran tersebut terjadi dengan berbagai variasinya. Sebagai upaya kita Bawaslu berusaha mengidentifikasi bermacam-macam kerawanan dan potensi pelanggaran tetsebut.”ujarnya.

Nasrullah Komisioner  Bawaslu (foto:diana)

Nasrullah Komisioner Bawaslu (foto:diana)

“Untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 ini sistem yang dimiliki oleh Bawaslu dengan cara Arly Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini, dengan cara pemetaan terhadap potensi kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wak Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015. ” lanjutnya.

“Hasil dari pemetaan terhadap potensi kerawanan disetiap daerah tebut dikenal dengan istilah Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan daerah tahun 2015 terdiri dari 5 aspek yaitu, profesionalitas penyeleara , politik uang, akses pengawasa, paisipasi masyarakat dan kondisi keamanan.” katanya.

“Hasil IKP akan menunjukkan tingkat kerawanan dan potensi pelanggaran di setiap daerah. Ini penting agar dapat mengantisipasi kerawanan dan pelanggaran dalam pilkada.” Tutup Ketua Bawaslu.

(Diana)