Published On: Sen, Feb 5th, 2018

KASAD Mulyono : Rapim TNI AD Menyampaikan Kebijakan dan P3A Tahun 2018

Share This
Tags
(foto:Ist)

(foto:Ist)

JAKARTA, IJN.CO.ID – Pembangunan TNI AD sesuai Jati Diri TNI Yang Berkarakter sebagai Ksataria Dan Patriot Bangsa. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat (Rapim TNI AD), bertempat di Aula Jenderal Besar AH Nasution, Mabesad, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Dalam rangka mewujudkan visi Renstra TNI AD 2015-2019 dan dhadapkan pada perkembangan situasi saat ini, maka tema yang diusung pada Rapim kali ini adalah “Dengan Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional, Modem Dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI AD Siap Mendukung Tugas Pokok TNI. Tema ini adalah pedoman dalam pembangunan TNI AD yang sesuai jati diri TNI serta memiliki jiwa dan karakter sebagai ksatria dan patriot bangsa.

Kegiatan Rapim TNI AD tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI yang dilaksanakan di Mabes TNI pada tanggal 23-24Januari 2018 yang lalu, Tujuan dan Rapim TNI AD ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2017, menyamakan persepsi. menyampaikan kebijakan dan garis besar Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (P3A) tahun 2018 serta pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD pada tahun 2018.

Rapim TNI AD tahun 2018 dikuti pejabat eselon pimpinan. Pembantu pimpinan, Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan Gubernur Direktur dan Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI AD serta pejabat Komandan Korem berpangkat perwira tinggi akan bertangsung selama dua hari Beberapa sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Rapim TNI AD tahun 2018 sesuai dengan Program 100 Hari Panglima TNI dan merupakan Quick Win yang harus dicapai TNI AD dan merupakan penilaian utama terhadap kapabilitas dan kapasitas dari semua pejabat terkait diantaranya Bidang Organisasi, Bidang Doktrin, Bidang Personel, Bidang Pengembangan Kemampuan, Bidang Material dan Bidang Penggunaan Kekuatan untuk Perang maupun Selain Perang.

Perubahan paradigma yang mengarah ke perang bibrida, TNI AD harus menyelaraskan Doktrin Kartika Eka Paksi dan dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma, Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Darat juga harus direvitalisasi sebagai fungsi strategis dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI AD Dalam Rapim TNI Polri yang lalu, Presiden mengingatkan tentang semakin berat dan kompleksnya tantangan kedepan.

Lebih rinci lagi, Panglima TNI menjelaskan bahwa ancaman kesenjangan ekonomi, senjata biologi serta perang hibrida dan siber, harus diantisipasi dengan baik oleh bangsa Indonesia dan TNI AD secara bertahap melakukan penyelarasan pembangunan kekuatannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman-ancaman tersebut TNI AD harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisis.

Apalagi sebagai tentara rakyat yang teguh Prajurit AD memiliki kewajiban untuk langsung dalam mengatasi permasalahan kebangsaan, Untuk itu, selain untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat.TNI dengan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nasional Dinamika lingkungan strategis tadi tentunya tidak bisa dihadapi hanya dengan business as usual tetapi harus dengan cara berpikir dan bertindak secara extraordinary dan of the box seperti ditekankan oleh Panglima TNI.
Oleh karenanya, selain terus menyiagakan kekuatan yang mengoptimalkan peran Komando Kewilayahan, TNI AD juga membangun kekuatan Papua, dan Kalimantan, untuk mengantisipasi eskalasi di kawasan regional dan di dalam negeri.Selain itu, TNI AD juga harus diperkuat dengan Autsista dan sistem siber yang handal.memiliki interoperabilitas antar Angkatan dan sesuai dengan tipologi wilayah.Untuk mendukung tersebut, maka Litbang harus diberdayakan optimal menghasilkan produk kajian yang memiliki nilai strategis, bermanfaat fundamental dan berkelanjutan Dalam hal pembangunan Postur TNI AD, dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas dan cenderung menurun, sasaran yang ditetapkan dalam MEF Tahap I dan Il i tahun lalu belumtercapai, bahkan diprediksi tahun ini pun akan mengalami hal serupa.TNI AD harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas agar sasaran MEF ll tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019 Hal ini tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja, agar opini Tanpa Pengecualian BPK pada laporan keuangan KemhanlTNI dapat diperoleh kembali tahun ini.Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban TNI AD terhadap rakyat atas pengunaan anggaran pertahanan negara untuk pembangunan kekuatan TNI AD.(Dispenad/fidel)