Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dihadapan awak media usai menghadiri Perayaan Natal Bersama Keluarga Besar TNI se-Gartap 1/Jakarta Tahun 2017, di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (12/1/2018).

Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah mengatakan bahwa keinginan berpolitik merupakan hak perorangan yang diatur oleh Undang-Undang. Bagi prajurit TNI sendiri apabila ingin terjun ke dunia politik harus pensiun dari kedinasan TNI.  “Proses pengajuan pensiun dini melewati beberapa tahapan hingga mendapat persetujuan pimpinan TNI dan Presiden RI. Begitu juga halnya dengan pengajuan pensiun dini Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi telah melewati proses dan sudah disetujui oleh Presiden,” jelasnya.

Terkait personel yang tidak lulus verifikasi dalam bursa Pilkada dapat kembali ke kedinasan, Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menyampaikan bahwa prajurit TNI yang memilih jalannya untuk berkarier dibidang politik telah melewati proses internal TNI dan didasari dengan pertimbangan yang matang serta dihadapkan dengan segala resiko yang mungkin terjadi.  “Prajurit TNI tersebut harus siap menghadapi resiko apabila tidak lulus verifikasi, karena belum adanya aturan yang menyatakan untuk dapat berdinas kembali di TNI,” katanya.

Sementara itu, mengenai pemeriksaan KPK terhadap mantan Kasau berkaitan dengan kasus korupsi Helikopter AW-101, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah menjelaskan bahwa mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna saat ini dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK. “Proses penyelidikan dan penyidikan sedang berlangsung kepada yang sudah menjadi tersangka oleh KPK. Biarkan proses ini berjalan hingga didapatkan bukti-bukti yang menguatkan atau bukti-bukti yang meringankan. Pada intinya TNI sangat mendukung proses hukum yang berlaku,” tegasnya.(PuspenTNI/Fidel)