Jika Krisis BBM Terjadi, Apa Solusi Presiden Prabowo?

Foto Grafis: instagram kompastv

Jakarta,IntiJayaNews.com – Apabila terjadi krisis energi global yang berdampak pada pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih-nya?

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) serta pengurangan hari kerja guna menekan konsumsi BBM nasional.

Bacaan Lainnya

Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026) lalu.

Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan pemerintah adalah penerapan Work From Home (WFH) secara luas, baik untuk sektor pemerintah maupun swasta.

Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan pengurangan jumlah hari kerja dalam satu minggu.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang berdampak pada penurunan konsumsi BBM, khususnya dari sektor transportasi.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyinggung contoh kebijakan penghematan energi yang diterapkan oleh Pakistan saat menghadapi potensi krisis energi.

Pemerintah Pakistan diketahui menerapkan berbagai kebijakan penghematan yang cukup ketat, di antaranya:

Penerapan WFH hingga 50 persen bagi pekerja kantor

Pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu

Pemotongan gaji pejabat negara

Pembatasan penggunaan kendaraan pemerintah

Penghentian belanja negara yang tidak mendesak

Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa contoh tersebut bukan berarti akan langsung diterapkan di Indonesia, melainkan menjadi bahan kajian bagi pemerintah.

Pola kerja dari rumah dinilai memiliki sejumlah keuntungan dalam situasi krisis energi, antara lain:

Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi umum

Menekan kemacetan di kota-kota besar

Mengurangi konsumsi BBM nasional

Meningkatkan efisiensi kerja berbasis digital

Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan dan dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap perlu mengkaji dampaknya terhadap produktivitas dan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. (*Berbagai Sumber)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *