Habib Umar Al Hamid (foto:nano)

JAKARTA,IJN.CO.ID-Isu kalau pemerintah dan Negara akan meminta maaf kepada PKI menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pasalnya, kekejaman PKI terhadap para Jenderal dan kaum muslimin di negeri ini tidaklah pantas untuk dimaafkan. Apalagi niatan PKI yang ingin mengganti ideology bangsa dari Pancasila ke Komunis. Itu jelas sangat bertentangan dengan keinginan bangsa dan raktyat Indonesia yang mengakui adanya Tuhan.
Untuk itu kita sebagai anak bangsa yang ada sekarang ini mesti bersyukur dan berterima kasih kepada TNI dan para jenderal yang menjadi korban kekejaman dari PKI. Sebab merekalah kita sekarang ini masih menggunakan ideology pancasila.
“JIka tidak ada TNI dan rakyat saya yakin Pancasila sekarang ini sudah berganti dengan komunis yang notabene tidak mengakui adanya Tuhan. Makanya sekarang ini kita sebagai anak bangsa harus bangga menjadi anak bangsa Indonesia,” ujar Ketuam Umum Gentari Habib Umar Al-Hamid Kepada Inti jaya belum lama ini.
Menurutnya, kalau mereka (anak-anak PKI-red) saja bangga menjadi anak PKI. Kenapa kita tidak bangga menjadi anak bangsa Indonesia yang berketuhanan. Kita semua harus bangga menjadi anak bangsa Indonesia.
Untuk itu, tambah panglima Gentari, saatnyalah sekarang ini anak-anak bangsa merapatkan barisan guna menjaga dan mempertahankan bangsa dan Negara dari ancaman dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar yang ingin mengganggu NKRI.
“Sekarang ini bukan saja bahaya laten PKI yang harus kita waspadai, tapi juga bahaya demokrasi yang sekarang ini sudah mengancam keberadaan Pancasaila. Karena dengan demokrasi . mereka-mereka yang memiliki modal dan uang banyak bisa mengubah bangsa ini,” jelas habib Umar.
Lebih jauh Habib Umar mengatakan, Kalau dulu PKI dengan kejamnya menyiksa dan membunuh para jenderal dengan tujuan ingin mengubah dan mengganti ideology Pancasila menjadi Komunis. Lebih kejam lagi demokrasi yang menggunakan uang dan modalnya untuk mengambil dan merampok bangsa ini.
“untuk itu saya mengajak kepada seluruh anak bangsa bukan saja harus mewaspadai bahaya laten dari PKI , tapi juga harus mewaspadai keberadaan demokrasi yang sekarang ini sudah kebablasan dan merajalela.” katanya. (nano)