Keterangan foto dari kanan Alhilal Hamdi selaku praktisi pertambangan yang juga mantan Menakertrans, anggota DPD RI asal Papua Charles Simaremare, pengamat pertambangan/Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara dan Riza Pratama yang merupakan Vice President Corporate Communication PT Freeport (foto:IJN/diana)
Jakarta, IJN.CO.ID – Dalam menyingkapi situasi negri Forum Senator Untuk Rakyat kali ini menggelar diskusi mingguan, membahas mengenai “Rakyat Menuntut Hak Kepada Freeport”, menghadirkan narasumber Alhilal Hamdi Praktisi Pertambangan/Mantan Manakertrans, Charles Simaremare Anggota DPD RI dari Papua, Marwan Batubara Pengamat Pertambangan/ Direktur Eksekutif IRESS, Riza Pratama Vice President Corporate Communication PT Freeport, diadakan di Resto Dua Nyonya Cikini Jakarta. Minggu (25/10/2015).
Alhilal Hamdi selaku Praktisi Pertambangan/Mantan Manakertrans mengatakan, “Ada peningkatan terkait penerimaan bagi hasil untuk Indonesia dari kontrak Freeport yang mulanya hanya sekitar 42 persen.Yang memprihatinkan, menurutnya, pemerintah tidak punya visi yang sama, padahal kontrak akan habis pada 2021 dan harus segera disikapi.”ucapnya.
“Menteri ESDM jalan sendiri. Seperti tidak paham apa yang harus dilakukan atau tidak memahami situasi yang seharusnya bisa lebih menguntungkan Indonesia dalam negosiasi dengan Freeport, sehingga ke depan harus ada satu visi dan strategi yang jelas. Kita itu mau ke mana.” Ujar alhilal melanjutkan pembicaraannya dalam diskusi.
Marwan Batubara selaku Pengamat Pertambangan/ Direktur Eksekutif IRESS, berharap, “Soal investasi disebut-sebut 18 miliar dolar, ya sebetulnya angka spesifiknya 17,3 miliar dan ini angka sudah cukup lama beredar. Karena memang disebut-sebutkan bangun smelter itu 2,3 miliar lalu underground mining 15 miliar jadi 17,3 miliyar. Dan ini butuh waktu lama,” tuturnya menerangkan mengenai infrastruktur yang dijalankan.
Riza Pratama Vice President Corporate Communication PT Freeport, mengatakan, ” PT Preefort telah mengeluarkan 1 persen dari keuntungan perusahaan kepada pemerintah pusat dan sudah sejak perusahaan berdiri dan sampai sekarang sudah banyak anak suku adat yang sudah bekerja di perusahaan Freeport ini.” Penjelasannya.
Charles Simaremare selaku Anggota DPD RI dari Papua, mengatakan, “Pemerintah seharusnya memberi kepercayaan kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengelola semua pendapatan yang diberikan Freeport untuk kepentingan Rakyat di Papua dalam bidang kesejahtraan juga infrastruktur di daerah dimana Freeport mengambil kekayaan alamnya.”tutupnya.
Diana
