Jakarta – Menkum HAM Yasonna Laoly telah mengeluarkan SK yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol. Golkar versi Munas Bali dan Koalisi Merah Putih (KMP) memprotes keras keputusan tersebut.

KMP menilai SK Menteri Yasonna merupakan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. KMP mendesak presiden untuk mengeluarkan statemen atas kondisi tersebut.

“Saya kira presiden perlu memberikan statemen apakah keputusan Menkum HAM adalah keputusan yang diketahui pemerintah atau bukan,” kata Fadli di kediaman Djan Faridz, Jl Diponegoro 43, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2015).

Menurut Fadli, statemen presiden sangat diperlukan dalam hal ini. Sebab ia menilai, Menkum Yasonna melakukan pengkhianatan dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik.

“Statemen itu menunjukkan apakah beliau seorang presiden atau suruhan partai,” ujarnya.

Pihaknya mendesak presiden memberikan sanksi tegas kepada Menteri Yasonna jika keputusan tersebut bertentangan dengan pemerintah. Ia tak segan-segan mengusulkan pencopotan kepada Yasonna.

“Kalau itu memang itu tidak sejalan dengan presiden, harus copot Laoly,” tegasnya.

Keputusan Yasonna tersebut membuat KMP geram. Mereka langsung mengadakan rapat presidium KMP di kediaman Djan Faridz. Rapat ini dihadiri sejumlah petinggi KMP, di antaranya Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais, Ketum PPP Djan Faridz, serta Suryadharma Ali.

source:detik.com