Acil selaku Koordinator Aksi Barisan Anti Korupsi (Bakar) mengatakan, “Negara ini di bentuk dari jajaran pulau yang selalu menginginkan ketentraman dalam bentuk HUKUM yang berdiri sebagai tonggak dari dasar yang menjaga kentraman itu sendiri. Jika yang katanya Negara ini adalah Negara hukum, maka sudah barang tentu hukum harus dijunjung setinggi-tingginya. Namun masih tak lepas dari ingatan kita bahwa masih banyak kecacatan hukum di Negara ini. Yang paling menyita public saat ini adalah maraknya kasus korupsi baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah.” ujarnya

“Dan tak lupa korupsi yang menyeret para petinggi negera ini adalah salah satunya carut marut Korupsi SKPD di daerah Sumatera Utara. Keterlibatan Surya Paloh dan Jaksa Agung Prasetyo sudah tercium dari keterangan tersangka kasus suap dana Bansos Sumut Gatot Pujo Nugroho. Dalam keterangan Gubernur Sumatera Utara nonaktif ini, ia tak membantah ada permintaan dari Surya Paloh kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut untuk menyelesaikan kasus Bansos di Kejagung,” katanya

“Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh, Rusli Paloh tentang penempatan pejabat Eselon di Pemprov Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di Kejagung. Lebih lanjut lagi, Prasetyo sebagai pimpinan dari lembaga hukum yang memproses kasus ini, juga dituntut untuk dilakukan pemanggilan. Kerugian negara dalam korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur non aktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mencapai Rp 2,1 miliar. Untuk perhitungan sementara, kerugian negaranya mencapai Rp 2,1 miliar. Ini bisa bertambah lagi, munculnya kerugian negara itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) melakukan audi,” lanjutnya.

Padahal kalau diakumulasi, duit untuk pembangunan segala sektor di Sumatera Utara bersumber dari Bansos, BDB, DBH dan BOS, mencapai trilunan rupiah. Tipis kemungkinan duit masyarakat Sumut di APBD tersebut cuma dikorup Rp 2 miliar.  Surya Paloh diduga sebagai otak dari inisiasi pertemuan Eks Gubernur Sumut, istrinya juga Patrice Rio Capella di DPP Partai NASDEM beberapa waktu lalu. Tujuan dari pertemuan tersebut tidak lain adalah untuk memerintahkan kepada hm prasetio sebagai ketua kejagung untuk memberhentikan semua kasus yang bersinggungan di Sumatera Utara, yang ditangani Kejagung. Surya Paloh diduga kuat otak dibalik upaya penyuapan hakim dipengadilan tinggi sumut bahkan perihal keterangan yang diberikan saksi dipersidangan tindak pidana korupsi atau tipikor yang mengatakan bahwa ada sejumlah uang yang disiapkan untuk menyuap jaksa agung.

Mangkirnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk bersaksi dipersidangan tipikor terkait kasus Bansos Sumut menuai kecurigaan.”tutupnya. Dugaan bahwa Surya Paloh terlibat dalam kasus yang sudah menjerat mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capela ini tentang keterlibatan Surya Paloh dan jaksa agung Prasetio sudah tercium dari keterangan tersangka Bansos Sumut Gatot Pujo Nugroho, ia tidak membantah adanya permintaan dari Surya Paloh kepada pihak satuan kerja perangkat daerah Sumut untuk menyelesaikan kasus bansos di kejagung. Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh yaitu Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon dipemprof Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di kejagung. Prasetio sebagai pimpinan dari lembaga hukum yang memproses kasus ini juga dituntut untuk dilakukan pemanggilan.

Dari fakta fakta diatas kami dari Barisan Anti Korupsi KPK (Bakar KPK menuntut): 1. Memberikan dukungan moril kepada KPK dapat berani untuk mengambil Alih        kasus Papa Minta Jatah SKPD Sumut,

2.mendesak KPK agar tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi

    Bansos Sumut yang melibatkan ketua umum Partau Nasdem Surya Paloh dan

    Jaksa Agung RI HM Prasetyo,

3. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memberikan

     dukungan kepada KPK untuk agar berani mengambil alih serta menyelesaikan

     kasus Papa Minta Jatah SKPD Sumut,

4. Meminta kepada Presiden untuk berani mencopot HM Prasetyo dari

     jabatannya sebagai jaksa Agung RI yang terlibat dalam kasus Bansos Sumut.

(Diana)