Jakarta,IntiJayaNews.com – Kemarahan masyarakat terhadap fasilitas dan tunjangan DPR yang dinilai tak layak saat ekonomi rakyat ditekan, melahirkan kompilasi viral berjudul ’17 + 8 Tuntutan Rakyat’.
’17 + 8 Tuntutan Rakyat’ merangkum poin-poin desakan terhadap pemerintah, DPR, partai politik, aparat keamanan, dan kementerian terkait.
Lalu, apa saja isi dari tuntutan yang viral ini? Berikut penjelasan lengkapnya:
Isi Lengkap 17 + 8 Tuntutan Rakyat
Melansir Instagram influencer Jerome Polin, @jeromepolin, berikut isi lengkap tuntutan yang viral di media sosial tersebut:
17 Tuntutan dalam 1 Minggu (Batas waktu: 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo
- Penting untuk memastikan TNI menjaga keamanan sipil dan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
- Membentuk Tim Investigasi Independen atas kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya selama aksi 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
- Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
- Mempublikasikan secara berkala transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah dinas, fasilitas DPR).
- Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk menyelidiki melalui KPK.
Tugas Ketua Umum Partai Politik
- Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis dan menimbulkan kemarahan masyarakat.
- Mengumumkan komitmen pihak untuk berpihak kepada rakyat di masa krisis.
- Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
- Segera kembali ke barak; Hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Menyatakan komitmen publik untuk tidak mencampuri krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Perekonomian
- Menjamin upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, buruh, nakes, mitra ojol, dan lainnya).
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
- Membuka dialog dengan buruh buruh untuk solusi atas UMK/UMP, kontrak, dan outsourcing.
8 Tuntutan dalam 1 Tahun (Batas Waktu: 31 Agustus 2026)
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran: Audit independen, tolak eks-koruptor, naikkan standar, hapus hak istimewa seperti pensiun seumur hidup & pajak ditanggung negara.
- Partai Reformasi Politik dan Penguatan Fungsi Oposisi: Partai wajib publikasi laporan keuangan dan DPR memastikan oposisi berfungsi efektif.
- Reformasi Sistem Perpajakan: Menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tidak membebani rakyat.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor : Disahkan dalam masa sidang tahun ini, disertai penguatan KPK dan UU Tipikor.
- Reformasi Kepemimpinan & Sistem Kepolisian: Revisi UU Polri, desentralisasi fungsi, dan profesionalisasi institusi.
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian: Cabut mandat keterlibatan TNI dalam proyek sipil seperti food estate, dan revisi UU TNI.
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawasan Independen: Perluas kewenangan dan kemandirian Komnas HAM serta Ombudsman.
- Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi & Ketenagakerjaan: Evaluasi UU Cipta Kerja, PSN, dan BUMN yang berdampak pada rakyat dan lingkungan.
Klaim Sumber Tuntutan
Tuntutan-tuntutan ini diklaim sebagai hasil konsolidasi tuntutan beberapa pihak, di antaranya:
- Hasil rembuk dari jutaan suara publik melalui kolom komentar dan Instagram Story oleh influencer Jerome Polin Sijabat, Salsa Erwina Hutagalung, dan Cheryl Marella.
- Desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan melalui situs resmi YLBHI.
- Siaran pers dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Pernyataan sikap dari Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI.
- Dukungan dari Pusat Hukum Lingkungan & Keadilan Iklim Universitas Indonesia.
- Tuntutan aksi demo buruh 28 Agustus 2025.
- Petisi “12 Tuntutan Rakyat” oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang dilaporkan telah didukung oleh lebih dari 40.000 orang.
Rangkuman ini disebut mereka tidak dimaksudkan untuk menggantikan tuntutan asli dari masing-masing pihak, namun berupaya menangkap intisari yang paling banyak disuarakan publik selama masa krisis tersebut. (Sumber: metrotvnews)
